Kenapa Anggota Fraksi PDI-P Boikot Rapat Paripurna Terkait LKPj Bupati Jombang Tahun 2020?

Jombang PERSADAPOSNEWS. COM,
Rapat paripurna penyampaian nota penjelasan Bupati tentang LKPj Bupati Jombang tahun anggaran 2020, diwarnai aksi boikot, pada Senin 19 April 2021 batal karena tidak quorum.

Kekecewaan pun diungkapkan oleh Fraksi PDI-P dengan menyatakan sikap melakukan boikot pada rapat paripurna tentang penyampaian nota penjelasan Bupati Jombang terkait laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jombang tahun 2020,
pada Rabu (21/4/2021).

“Pemerintah Kabupaten Jombang harusnya memperhatikan dan memprioritaskan pembangunan yang ada di desa-desa. Di Desa itu masih banyak infrastruktur pedesaan yang masih kurang layak, yang perlu di perhatikan oleh Pemkab. Banyak jalan Kabupaten yang menghubungkan antar desa, antar kecamatan yang rusak parah, kenapa dibiarkan,” tegas M. Naim.

Justru pembangunan megaproyek rehabilitasi di Jalan KH Wahid Hasyim dan revitalisasi Alun-alun Jombang, yang menelan anggaran puluhan milyar, yang sebenarnya lebih baik anggaran ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur di desa.

“Rehabilitasi Alun-alun Jombang yang menelan anggaran sebesar Rp. 10 Miliar lebih dan Mega Proyek Rehabilitasi Drainase di Jalan KH. Wahid Hasyim Jombang dengan anggaran sebesar Rp 20 Miliar lebih. Seharusnya proyek Jalan KH Wahid Hasyim dan Alun-alun kabupaten Jombang ditunda dulu, dan harusnya Pemkab Jombang lebih memperhatikan suara dari 8 Fraksi DPRD Jombang, karena itu mewakili suara masyarakat,”ungkap Naim.

Sikap pemboikotan yang dilakukan Fraksi PDI-P ini tidak ada kaitannya dengan tunjangan perumahan, karena menurut Naim hal ini murni aspirasi masyarakat dan perbaikan infrastruktur desa sangat dibutuhkan warga.

“Saya tegaskan ini tidak ada kaitannya dengan tunjangan perumahan, karena ini murni aspirasi masyarakat, karena pembangunan infrastruktur pedesaan sangat penting,” ujar Naim geram.

Fraksi PDI-P kabupaten Jombang siap memboikot jika pembangunan infrastruktur desa tidak menjadi prioritas Pemkab Jombang.
“Kita siap memboikot jika keadaan ini terus dilakukan dan Pemkab Jombang tidak ada perhatian sama sekali,” pungkas Naim.(PraNews).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *