Jombang PERSADAPOSNEWS. COM, Memasuki bulan suci Ramadhan 1442 H, Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab memimpin langsung Rakor tim pengendalian inflasi daerah High Level Meeting yang dilaksanakan diruang bung Tomo pada Selasa (20/4/2021).
Rakor d juga oleh Wakil Bupati Jombang Sumrambah, Sekdakab Akh. Jazuli, Asisten pemerintahan, Anwar, Staf ahli Bupati, kepala OPD, Camat, Kepala Bulog regional V, Surabaya selatan area Jombang Mojokerto, Renato Horison, Ketua Kadin Jombang Joko Herwanto.
Selain itu rakor ini mendatangkan para narasumber Deputi Direktur Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Gregorius, Kepala Bagian kebijakan dan sarana biro perekonomian provinsi Jawa Timur Nanang Abu Hamid, hadir secara virtual dengan menyampaikan materi pengendalian inflasi Jawa Timur. Dan narasumber berikutnya Kepala Badan statistik Kabupaten Jombang Endang Sulastri MT dengan materi inflasi dan perhitungannya.
Bupati meminta kenaikan harga kebutuhan pokok selama Ramadan dan Idul Fitri dikendalikan agar tidak terlalu berdampak pada inflasi.
“Saya minta dinas-dinas terkait untuk memantau terus dan mengambil langkah–langkah yang tepat guna mengendalikan kenaikan harga yang tidak wajar. Ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1442 Hijriyah, ada kenaikan harga bahan pokok seperti ayam ras, telur dan cabe. Untuk itu kenaikan harga ini harus dikendalikan,’’ tuturnya.
TPID harus berupaya menjamin ketersediaan stok dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok di Jombang. Di Jawa Timur, ada delapan kabupaten yang dihitung indeks harga konsumennya, Jombang tidak termasuk didalamnya sehingga indeks harga konsumen Jombang mengikuti daerah terdekat yaitu Kota Kediri.
“Pada Maret 2021, tingkat inflasi Jombang sebesar 0,15 persen mengikuti Kabupaten Kediri. ’Tingkat inflasi 0,15 persen menunjukkan, daya beli masyarakat masih sangat rendah,’’ kata Mundjidah.
Untuk itu Bupati minta agar dalam APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tahun depan lebih mengutamakan program padat karya. Guna menggerakkan perekonomian masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Sehingga bisa memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi masyarakat, dan menggerakkan masyarakat untuk berbelanja.
’’Kami sangat menyambut baik atas diselenggarakannya rapat koordinasi tingkat tinggi TPID Jombang ini.
Kegiatan itu merupakan wujud sinergi dan komitmen bersama dalam rangka menjaga tingkat inflasi, sebagai salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkesinambungan dan berkeadilan. Rakor ini merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jombang,”ujar Hj. Mundjidah Wahab.
Inflasi dapat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat dan daerah. Bagi masyarakat umum, inflasi berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup. Bagi dunia usaha, laju inflasi merupakan faktor yang sangat penting dalam membuat berbagai keputusan. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat terus menurun. Sehingga berpengaruh terhadap standar hidup masyarakat yang juga mengalami penurunan yang miskin akan semakin miskin karena efek inflasi yang tinggi.
“Dua hal yang harus diperhatikan adalah mendokumentasikan proses kegiatan dan menentukan program unggulan yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat mempengaruhi tingkat inflasi di daerah. Rapat TPID lebih intensif untuk merumuskan langkah strategis dalam mengendalikan inflasi di Jombang. Sehingga dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di Jombang guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi,”ungkapnya.
’’Saya meminta perkuat sinergitas yang baik antara TPID kabupaten, Bank Indonesia, Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Bulog, BPS, Kadin dan aparat penegak hukum serta peran masyarakat. Jika itu terjadi, maka inflasi di Jombang 2021 berada pada level rendah dan stabil sehingga dapat mendukung target inflasi nasional. Kita semua harus memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan dalam upaya pencapaian sasaran inflasi nasional yang rendah dan stabil,’’ pungkas Bupati Mundjidah. (PraNews)