Jombang PERSADAPOSNEWS. COM,
Audiensi pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dengan Kepala DPMD kabupaten Jombang dilaksanakan pada Jum’at (19/3/2021) pagi di ruang Kepala Dinas PMD.
Audiensi dengan PPDI ini dilakukan Terkait permasalahan yang terjadi di desa. “Harapan kami sharing seperti ini dilakukan tidak saat ini saja, tetapi bisa berlanjut kedepannya, kalau ada sesuatu permasalahan kita tetap lakukan komunikasi, dan diskusi,” ujar Sholahuddin Hadi Sucipto ketika ditemui media.
Sholahuddin menambahjkan yang dibahas itu, terkait Perangkat Desa, Tali Asih, BPJS, dan ADD di harapkan oleh PPDI ada kenaikan lagi.
Kepala DPMD ini juga, menjelaskan, memang disaat adanya pandemi seperti ini, keuangan kita juga menurun, hingga ada sistem yang di rubah. “Karena adanya pandemi ini keuangan kita menurun, bukan hanya di Jombang tetapi daerah lain juga mengalami hal yang sama,” kata Sholahuddin.
PPDI juga mengusulkan Diklat untuk perangkat Desa, baik melalui offline bertatap muka, maupun secara virtual. “Terkait Diklat nantinya kita butuh peningkatan kapasitas, InsyaAllah kita kumpulkan di kecamatan, kemudian kami disini yang memberikan pelatihan, biar bisa efisien,” tutur Sholahuddin.
Ketua PPDI Kabupaten Jombang, berharap dengan adanya Audensi ini, beberapa permasalahan permasalahan yang ada di tiap desa atau yang dihadapi oleh teman-teman perangkat ini segera bisa ditindaklanjuti oleh DPMD.
“Sebagai pengurus PPDI, kami berharap terjadi komunikasi yang baik, sehingga nanti segala permasalahan yang ada ditingkat desa bisa cepat terselesaikan,” ujar Teguh Wahyudi.
Ketika ditanya terkait permasalahan yang terjadi di desa Pucangro kecamatan Gudo, tentang Sekdes Teguh mengatakan, “Saya memang sudah dihubungi oleh Sekdes Pucangro, tetapi secara organisasi kami belum turun kebawah. Mungkin setelah ini kami akan menindaklanjuti dan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan ada media yang menyebut nama teman Sekdes, ya mungkin akan ada klarifikasi tentang masalah ini, ujar Ketua PPDI yang menjabat sebagai Sekdes Bawangan ini.
Menurutnya, yang paling krusial BPJS. Kami sudah sampaikan ke pihak kabupaten bahwa kami sudah melunasi terkait tanggungjawab yang 5 persennya. Nah sekarang, tinggal bagaimana BPJS segera menindaklanjuti dengan berbagai kegiatan sehingga perangkat desa bisa langsung merasakan manfaat adanya BPJS ini, imbuhnya.
“Menjawab pertanyaan wartawan terkait Perangkat Desa yang heboh di pemberitaan, Ketua PPDI menjelaskan kalau permasalahan di Desa Pucangro itu, dirinya mengaku telah dihubungi. Kemarin sudah ada menghubungi kami, tandasnya.
Dijelaskannya, secara organisasi pihaknya belum turun ke bawah, mungkin setelah ini kami akan memfasilitasi permasalahannya seperti apa. Memang ada di pemberitaan, bahkan media itu menyebutkan langsung nama teman-teman Sekdes disitu, dan saya sudah membacanya, katanya.
“Setelah kami turun ke lapangan, karena ini menyangkut nama organisasi, maka saya sebagai Ketua PPDI Jombang mengharapkan, permasalahan yang dialami Sekdes Pucangro ini segera terselesaikan dengan baik,” pungkas Teguh Wahyudi. (PraNews).