AMJ Minta Perda dan Perbub Tentang Moratorium Toko Modern di Revisi

Jombang PERSADAPOSNEWS
Aliansi Masyarakat Jombang (AMJ) mengirim surat permohonan hearing kepada Ketua DPRD Jombang, pada Kamis (4/3/2021). LSM AMJ ini menilai telah terjadi pemahaman yang keliru dilakukan oleh sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah) terhadap Perda dan Perbub Jombang tentang pendirian toko modern atau minimarket di kota santri.

Waras Zainudin Ketua LSM AMJ menyampaikan kepada media. “Kami mengajukan permohonan hearing kepada DPRD Jombang, dilatarbelakangi adanya kerugian dari pelaku usaha yang akan mendirikan toko modern atau minimarket di kabupaten Jombang, yang diakibatkan penerapan Perda dan Perbub tersebut.

Misalnya dalam Perbup nomor 59/2020 tentang moratorium izin usaha toko modern di Jombang, yang ditetapkan pada 10 Septermber 2020. Kemudian, Perbup 71/2020 tentang perubahan Perbup 59/2020, serta Perda Jombang 14/2020 tentang perubahan kedua atas Perda 16/2012 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang ditetapkan pada 11 Desember 2020.

“Kerugian dimaksud berupa penangguhan dan penolakan perizinan toko modern yang izinnya sudah diurus sebelum Perbup itu ditetapkan,” tandas Waras Zainudin.

Waras, mengaku telah mengantongi data, jika Dinas PUPR Jombang sempat menahan 6 pengurusan KRK yang diajukan Alfamart mulai 6 September 2020, dan KRK tersebut kemudian diberikan pada Februari 2021.
Begitu juga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang menolak Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang diajukan.

Kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jombang yang menolak permohonan izin operasional dan IMB. Padahal pelaku usaha itu sudah mengantongi rekom IMB dari Dinas PUPR.

Sedangkan dalam Perbup 59/2020, disebutkan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) untuk toko modern yang masuk sesudah tanggal diundangkannya Perbup ini, ditangguhkan.

Pasal 4 Perbup 59/2020 menyebutkan, pada saat Perbup ini mulai berlaku, maka bagi pelaku usaha yang telah mengajukan izin berkaitan dengan toko modern sebelum berlakunya Perbup ini, maka tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami melihat dari aturan itu jelas, sejumlah pelaku usaha ini mengurus izin sebelum ditetapkannya Perbup 59/2020. Tetapi kenyataannya, KRK yang harusnya menjadi hak pelaku usaha itu malah ditahan, dan diberikan kembali pada Februari 2021. Sehingga izinnya tidak bisa jadi. Di sinilah letak kerugian para pelaku usaha,” ujar Waras Zainudin.

“Karena adanya kerugian dari para pelaku usaha, makanya AMJ memohon DPRD Jombang laksanakan hearing dan mengundang Dinas PUPR, DLH, DPMPTSP dan Dinas Perindag Jombang maupun pelaku usaha, sehingga ada titik temu. AMJ meminta Perda dan Perbub tentang pendirian toko modern di revisi, sehingga tidak merugikan pelaku usaha,” pungkas Waras Zainudin Ketua AMJ.
(PraNews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *