Jombang PERSADAPOSNEWS. COM, Bupati Jombang Hj. Munjidah Wahab telah menyampaikan Nota Penjelasan Bupati atas Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang tahun 2021.
Penyampaian Nota Penjelasan Bupati tersebut memunculkan berbagai respon dari seluruh fraksi DPRD Kabupaten Jombang, Fraksi PDIP Jombang salah satunya yang meminta kejelasan dan memberikan beberapa masukan kepada Eksekutif terkusus tentang Belanja daerah tahun anggaran 2021.
“Setelah kami melakukan telaah, pencermatan, diskusi dan mendengar aspirasi masayarakat. Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Jombang menyampaikan beberapa penilaian penting pada saat penyampaian pandangan umum di Rapat Paripurna.” turur Ketua Fraksi PDIP Jombang M. Na’im SE pada Kamis (05/11/2020)
Fraksi PDI-P menanggapi terkait rencana revitalisasi kawasan alun-alun Jombang yang menelan anggaran 10 Milyar di tahun 2021, Fraksi PDI Perjuangan mengatakan hal tersebut adalah bentuk ketidakjelian Pemkab dalam merespon masalah masyarakat kabupaten Jombang. Menurut Na’im anggaran sebesar itu lebih baik digunakan untuk program yang lebih berguna seperti contoh untuk pembangunan infrastruktur jalan poros yang mengalami kerusakan.
“Kabupaten Jombang sepertinya tertinggal jauh dari Kabupaten sekitar terkait infrastruktur jalan, jalan-jalan yang seharusnya menjadi perhatian khusus yakni jalan penghubung antara desa Bongkot dan Tanjunggunung, jalan dusun Macekan dan dusun Balongpanggang Ngrandulor, jalan desa Tugusumberjo dan Morosunggingan, jalan raya Ceweng dan Mojowarjo serta jalan Mojowarno sampai Bareng, jalan raya Tembelang dan Kesamben,” tandasnya.
Untuk itu Fraksi PDIP juga mempertanyakan apakah revitalisasi alun-alun benar – benar untuk kepentingan rakyat atau kepentingan lainya dan atas dasar tersebut Fraksi PDIP berharap kepada Pemkab Jombang agar Revitasilasi alun alun tersebut bisa ditunda, tegas Naim.
Disisi lain Fraksi PDIP Jomabang juga menyoroti beberapa kinerja Dinas, seperti Dinas Pertanian yang menangani berbagai macam permasalahan dibidang pertanian di kabupaten Jombang.
Menurut pandangan Dinas Pertanian pada Tahun 2020 adalah tahun bermasalah, sangat banyak permasalahan yang dihadapi dinas pertanian yaitu persoalan pupuk, hama tikus dan beberapa pelaksanaan program yang tidak jelas, terkusus persoalan pupuk Fraksi PDIP Jombang hingga saat ini tidak melihat langkah cepat, tegas dan akurat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut” tegas Na’im
Sedangkan terkait Permasalahan Hama Tikus, Fraksi PDIP Jombang memberikan perhatian khusus agar pemekab Jombang di tahun 2021 untuk mengadakan program Jombang bebas tikus. Dan kami tegaskan lagi Bupati Jombang untuk menunda revitalisasi Alun-alun karena kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini berakhir, lebih baik anggaran digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik yang lainnya, pungkas Naim SE Ketua Fraksi PDI-P DPRD Jombang. (HemAsNews).